Artikel

Ikhtiar polisi perkotaan ikut wujudkan ketahanan pangan

• Oleh Dhimas Budi Pratama
• Minggu,keluaran hķ martabetoto 10 November 2024 10:53 WIB

Mataram (ANTARA) - Usai turun lapangan bertemu dengan petani penggarap sawah di Lingkungan Karang Anyar, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mulyadi agak terkejut. Pasalnya, lahan pertanian di wilayah tugasnya di Kecamatan Mataram, kini tinggal tersisa 5 hektare.

Menyusutnya luas areal pertanian itu, antara lain, karena banyak lahan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, sarana pendidikan, pabrik, hingga gedung perkantoran.

Kondisi tersebut mendorong Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mataram itu berupaya mencari alternatif agar di wilayah tugasnya itu tetap memiliki kontribusi dalam mewujudkan target besar nasional swasembada pangan pada tahun 2026.

Terlintas dalam pikiran Mulyadi tentang pengalamannya ketika berdinas di Pulau Sumbawa pada masa pandemi COVID-19.
Di tempat tugas itu, ia menanam cabai, sawi, tomat, dan terong, dengan model tanam menggunakan polybagdi pekarangan rumah dinas kawasan Asrama Polres Sumbawa.

Hasilnya ternyata di luar perkiraannya. Buah dari ketelatenannya dalam bercocok tanam di pekarangan rumah dinas, banyak memberikan manfaat bagi rekan sejawatnya.

Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Mulyadi untuk memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan untuk ditanami aneka tanaman pangan.


Kedaulatan pangan

Tolok ukur sebuah negara dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau swasembada. Capaian kedaulatan pangan jauh lebih penting dibanding ketahanan pangan, yang untuk mencapainya, antara lain, bisa dipenuhi dengan impor.

Ketika pangan sebuah negara berdaulat maka mereka tidak lagi tergantung dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Jadi, pada fase tersebut, negara tidak ada lagi ketergantungan pangan dari negara asing. Bahkan, bisa dikatakan impor pangan menjadi sebuah alarm atas kekurangan produksi untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri.

Pemerintah Indonesia yakin swasembada pangan bisa terwujud dengan mengoptimalkan sektor pertanian, termasuk mengolah lahan-lahan tidur, mulai dari yang berskala mikro hingga yang luasnya jutaan hektare.

Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden Ke-8 Republik Indonesia, memahami betul potensi tersebut. Dengan membangun visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad dapat mewujudkannya melalui misi Astacita.

Salah satu langkah untuk mencapainya, Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang militer telah menaruh kepercayaan kepada lembaga TNI dan Polri sebagai bagian penting untuk mewujudkan misi Astacita.

Dari delapan misi, salah satu poinnya yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Berbekal organisasi yang terstruktur dengan sumber daya manusia militan dalam segala medan, Presiden meminta kedua lembaga tersebut untuk membangun kolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Merespons instruksi Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah cepat. Usai mengikuti pembekalan dalam retreatKabinet Merah Putih di Markas Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kapolri langsung mengumpulkan seluruh pejabat tingkat polda dan polres melalui pertemuan secara daring.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 28 Oktober 2024, Kapolri menegaskan bahwa Polri telah menyiapkan program 100 hari untuk mendukung misi Astacita.

Salah satunya, Kapolri menekankan kepada jajaran untuk ikut membantu mewujudkan swasembada pangan dengan menjalankan program ketahanan pangan nasional.

Guna mencapai sasaran tersebut, Polri akan merekrut ahli pertanian dan ahli gizi melalui jalur bintara kompetensi khusus (bakomsus), yang pendaftarannya dibuka mulai 11 hingga 17 November 2024.

Perekrutan Bakomsus Polri--bekerja sama dengan Kementerian Pertanian--akan dilakukan pada tahun 2025. Sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, peserta yang dinyatakan lulus Bakomsus Polri, lebih dahulu menjalani pendidikan selama 5 bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2025.

Karena persiapannya cukup memakan waktu, Kapolri mempercepat eksekusi di lapangan dengan memerintahkan jajaran memaksimalkan peran Polri di daerah, salah satunya mengoptimalkan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) yang bertugas di tingkat sektor (polsek).

Guna mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah perubahan iklim. Fenomena El Nino pada 2024 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan.

Ketersediaan lahan panen yang kian berkurang dari tahun ke tahun, dampak cuaca ekstrem, hingga kekeringan panjang, turut menjadi ancaman serius produksi pangan nasional.

Terlebih lagi, jika realisasi program ini diterapkan di kawasan perkotaan yang identik dengan padat penduduk dan lahan pertanian yang sangat terbatas.

Kota Mataram yang menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi masalah tersebut. Dengan luas lahan yang terbilang paling sempit jika dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB, yakni 61,30 km persegi atau setara dengan 6.130 hektare dari luas provinsi 20.124,48 km persegi, Kota Mataram hanya memiliki lahan pertanian seluas 2.629 hektare.

Data tahun 2023 berdasarkan pemutakhiran dari Balai Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram periode April 2024 itu, mencatat bahwa areal persawahan yang produktif seluas 1.458,71 hektare.

Hasil pendataan BPS ini turut menjadi perhatian personel Polri yang bertugas di perkotaan, seperti yang ditunjukkan oleh jajaran Polsek Mataram.
 12Tampilkan Semua

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024