Pj Gubernur Malut tindaklanjuti arahan Presiden Prabowo

• Sabtu,keluaran sdy martabetoto 9 November 2024 10:43 WIB

Ternate (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat.

"Presiden menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai tugas utama pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), sehingga pemerintah daerah termasuk di Malut bisa mendukungnya," kata Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir dihubungi di Ternate, Sabtu.

Menurut dia, program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat dengan mengandalkan koperasi sebagai penyedia bahan baku dan Bumdesa sebagai penyedia jasa katering dan distribusi.

Selain itu, menurut Pj. Gubernur Samsuddin,  Presiden Prabowo juga menyoroti enam komponen utama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berikut rangkuman enam komponen tersebut:

Pertama, membangun kolaborasi melawan kemiskinan - pemerintah diminta untuk menyediakan data yang akurat, membangun kemitraan kuat, dan menyediakan kartu sejahtera guna meningkatkan akses pada jaminan sosial.

Kedua, Sejahtera Mulai dari Desa - Dana desa harus digunakan secara efektif dan didukung oleh kapasitas aparat desa serta infrastruktur yang memadai.

Ketiga, Mengayomi Pahlawan Devisa - Pemerintah daerah diminta meningkatkan keterampilan dan dukungan bagi pekerja migran serta memperkuat desa migran produktif.

Keempat, Koperasi Perkasa, Rakyat Berdaya - Penguatan koperasi melalui diversifikasi usaha dan transformasi digital untuk memperluas akses pemberdayaan.

Kelima, UMKM Digital Berskala Global - Mempermudah akses modal dan perizinan bagi UMKM agar dapat berkembang di pasar global dengan dukungan teknologi digital.
 
Keenam, Masif Ber-Ekonomi Kreatif - Pemerintah perlu menyediakan data terpadu pelaku ekonomi kreatif, memastikan perlindungan sosial, dan menggalakkan promosi rutin di tingkat daerah.

Rakornas pada Kamis, 7 November 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor dihadiri oleh berbagai pejabat negara, termasuk Menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
 

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024