Jubir sebut Prabowo-Megawati bertemu sebelum pelantikan presiden
- Sabtu,bocoran hk jitu dan akurat martabetoto 28 September 2024 14:19 WIB
Adapun pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.
"Pak Prabowo tentu mengajak semua kelompok, termasuk ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat, pasti sebelum Pak Prabowo dilantik," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu.
Ia menyebutkan nantinya Prabowo dan Megawati bakal berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan yang akan dijalankan seputar pembangunan Indonesia.
Terkait posisi PDIP yang belum diketahui akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, dirinya menilai hal tersebut merupakan permasalahan lain lantaran Prabowo pada utamanya menginginkan adanya persatuan.
Semangat persatuan, kata dia, sangat diupayakan terus menerus oleh Prabowo di tengah tantangan global yang saat ini sangat dinamis, sehingga pemerintahan harus dipastikan baik-baik saja dan kompak.
Maka dari itu, Dahnil menekankan bahwa Prabowo menghormati setiap partai akan keputusannya untuk berada di dalam atau di luar pemerintahannya nanti.
"Intinya sejak awal Pak Prabowo ingin semua kelompok bisa bersama-sama membangun Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut dia, keputusan untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo merupakan hak prerogatif kebijaksanaan dari Megawati.
Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," ujar Eriko.
Dirinya pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.
Baca juga: Matahari Pagi Indonesia deklarasi ormas dan kukuhkan pengurus besar
Baca juga: KSAL: Prabowo Subianto berjanji perkuat armada TNI AL
Baca juga: Repnas luncurkan Gerakan Tumbuh Bersama 8% dukung pemerintahan baru
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
